SANGATTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan kekecewaannya terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam memberikan penjelasan terkait pergeseran anggaran. Hingga rapat yang digelar, TAPD kembali hanya mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan maupun data untuk menjawab pertanyaan anggota dewan.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Golkar, Sayid Anjas, mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sebanyak tiga kali. Menurutnya, Banggar sejak awal berharap TAPD dapat hadir langsung untuk menjelaskan secara rinci kebijakan pergeseran anggaran yang tengah dilakukan pemerintah daerah.
“Kami mengharapkan ada informasi langsung dari TAPD mengenai pergeseran anggaran. Memang pergeseran merupakan kewenangan pemerintah, tetapi tidak ada salahnya pemerintah menyampaikan pos-pos mana saja yang mengalami pergeseran, apalagi berkembang isu bahwa pergeseran dilakukan untuk membayar utang daerah. Kalau memang demikian, silakan dijelaskan kepada DPR,” ujarnya usai rapat.
Anjas menilai, memasuki Juli, pembahasan mengenai pergeseran anggaran seharusnya sudah selesai. Ia mengingatkan bahwa apabila proses tersebut terus berlarut-larut, maka dikhawatirkan pembahasannya akan bergeser ke tahapan perubahan APBD.
“Kalau sudah masuk Juli bahkan Agustus, maka potensinya sudah bukan lagi pergeseran anggaran, tetapi masuk ke perubahan APBD. Ini yang kami khawatirkan. Karena itu kami ingin ada penjelasan yang jelas sejak sekarang,” katanya.
Ia mengungkapkan DPRD telah mengirimkan undangan rapat kepada seluruh unsur TAPD sejak jauh hari agar mereka memiliki waktu mempersiapkan data dan kehadiran. Namun hingga rapat berlangsung, pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tetap tidak hadir.
“Undangan sudah kami sampaikan sekitar satu minggu sebelumnya. Kami juga memastikan seluruh anggota TAPD menerima undangan, baik melalui surat maupun komunikasi langsung. Namun yang hadir lagi-lagi hanya perwakilan yang tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti mengenai data pergeseran anggaran,” jelasnya.
Menurut Anjas, sikap tersebut membuat DPRD merasa tidak dihargai, terlebih banyak anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan yang jauh untuk mengikuti rapat Banggar.
“Teman-teman DPRD sudah meluangkan waktu dan datang dari berbagai daerah pemilihan. Karena itu kami merasa lembaga DPRD tidak dihargai ketika pejabat yang kami undang tidak hadir tanpa memberikan penjelasan yang memadai,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengatakan Banggar belum mengambil langkah lebih lanjut terhadap ketidakhadiran TAPD. DPRD akan lebih dulu menggelar rapat internal untuk menentukan sikap apabila kondisi tersebut kembali terulang.
“Kami akan melakukan rapat internal Banggar terlebih dahulu. Dari hasil pembahasan itu baru kami tentukan langkah selanjutnya. Yang jelas, hari ini DPRD sangat kecewa terhadap sikap TAPD yang untuk ketiga kalinya tidak dapat memberikan keterangan mengenai pergeseran anggaran,” pungkasnya.(nad)