SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memantau perkembangan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Meski inflasi daerah tidak diukur secara langsung, pemerintah menggunakan indikator Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai acuan untuk melihat kondisi pergerakan harga di daerah.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kutai Timur, Noviari Noor, menjelaskan bahwa pengukuran inflasi di Kalimantan Timur hanya dilakukan di beberapa daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, Berau, dan Penajam Paser Utara (PPU). Sementara kabupaten lain, termasuk Kutai Timur, menggunakan indikator IPH.
“Inflasi Kabupaten Kutai Timur itu sebenarnya tidak diukur secara langsung. Yang diukur itu Samarinda, Balikpapan, Berau, dan PPU. Nah, untuk kabupaten lain menggunakan Indeks Perkembangan Harga atau IPH,” ujar Noviari Noor saat diwawancarai.
Ia menyebutkan, berdasarkan data terbaru, IPH Kutai Timur mengalami penurunan pada minggu pertama Mei dibanding minggu kedua April. Sebelumnya IPH tercatat sebesar 1,82 poin dan turun menjadi 1,63 poin.
“Artinya ada penurunan perkembangan harga pada minggu pertama Mei ini,” katanya.
Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang masih menjadi penyumbang kenaikan harga utama di Kutai Timur. Di antaranya daging sapi, telur ayam ras, dan cabai rawit.
Menurut Noviari, kenaikan harga telur ayam ras menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Bahkan Kutai Timur sempat masuk dalam 10 besar daerah dengan kenaikan harga telur ayam tertinggi yang dibahas dalam rapat inflasi mingguan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan, kebutuhan telur ayam masyarakat Kutai Timur mencapai sekitar 470 ton per bulan. Namun, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 147 ton per bulan.
“Artinya kebutuhan masyarakat masih jauh lebih besar dibanding produksi lokal. Makanya pasokan telur masih didatangkan dari luar daerah seperti Samarinda, Berau, Kukar, bahkan ada kemungkinan dari Jawa,” jelasnya.
Selain telur ayam, harga daging sapi juga mengalami kenaikan pasca naiknya harga BBM. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp140 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram kini mencapai Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram.
“Kalau kenaikan BBM memang belum terlalu terlihat secara keseluruhan, tapi untuk telur dan daging sapi mulai terasa dampaknya,” ungkap Noviari.
Untuk mengendalikan kenaikan harga, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kutai Timur rutin melakukan berbagai langkah seperti monitoring harga pasar, sidak pasar dan SPBU, operasi pasar murah, hingga gerakan pangan murah di sejumlah kecamatan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat melakukan langkah mandiri seperti menanam cabai di pekarangan rumah dan memelihara ayam petelur skala rumahan.
“Kami mengimbau masyarakat menanam cabai sendiri minimal di polybag. Karena cabai ini salah satu penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebutuhan rumah tangga bisa dipenuhi sendiri, tentu dapat mengurangi tekanan harga di pasar,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kutai Timur bersama Bank Indonesia juga akan menggelar Gerakan Pangan Murah yang dikemas dalam Kaltim Halal Festival di Sangatta Utara sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.(IB)