Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Solidaritas Honorer Kutai Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (4/5/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan status dan nasib mereka, menyusul kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari kejelasan pengangkatan menjadi ASN hingga transparansi data dan komunikasi dari pemerintah daerah. Mereka juga menyoroti minimnya perhatian terhadap ribuan guru honorer yang selama ini telah mengabdi di sekolah-sekolah.
Ketua Solidaritas Honorer Kutai Timur, Rahmad, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan setelah upaya dialog selama satu tahun tidak membuahkan hasil. Ia menyebut para guru honorer telah berulang kali mengikuti prosedur yang diminta pemerintah, mulai dari pendataan hingga hearing, namun tidak mendapatkan kejelasan.
“Kami sudah satu tahun mencoba berdiplomasi, memberikan data, bahkan melakukan pendataan sendiri. Tapi hasilnya seolah tidak ada. Ini yang membuat kami kecewa,” ujar Rahmad.
Rahmad juga mengungkapkan ketimpangan antara jumlah guru honorer dengan formasi yang diusulkan pemerintah. Dari sekitar 795 guru honorer, hanya sebagian kecil yang diakomodasi dalam usulan analisis jabatan. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga pengajar di Kutai Timur.
Selain itu, para peserta aksi menyoroti dampak kebijakan pusat yang berpotensi menghentikan tenaga honorer pada akhir tahun 2026. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan, mengingat peran guru honorer selama ini sangat vital di sekolah.
“Apa jadinya anak-anak jika guru honorer tidak lagi mengajar? Selama ini kami yang mendidik, mengajar, dan membentuk karakter mereka,” lanjut Rahmad.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi, yel-yel, hingga desakan agar pihak terkait, khususnya BKPSDM, menemui massa dan memberikan penjelasan langsung. Para guru honorer yang datang dari berbagai kecamatan seperti Telen, Busang, Sandaran, hingga Teluk Pandan mengaku telah mengeluarkan biaya dan tenaga demi menyuarakan aspirasi mereka.
Di akhir aksi, Rahmad menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan hingga ada kepastian dari pemerintah. Ia juga membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat legislatif agar mendapatkan perhatian lebih serius.
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, meski sempat diwarnai ketegangan saat massa mendesak pejabat terkait untuk keluar menemui mereka.(Mei)