Kutai Timur – Warga di sejumlah wilayah Kutai Timur mulai merasakan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama dalam beberapa waktu terakhir. Kelangkaan ini tidak hanya dikeluhkan masyarakat, tetapi juga dirasakan langsung oleh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur, Nora Ramadhani, menyampaikan bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan sistem distribusi yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan pasokan BBM.
Menurut Nora, kondisi ini bukan fenomena yang terjadi secara lokal semata. Ia menyebut kelangkaan BBM juga terjadi di berbagai daerah lain, bahkan secara nasional, terutama saat terjadi perubahan harga pada jenis BBM tertentu
.
Ia mencontohkan, BBM jenis Pertamax yang secara harga tidak mengalami kenaikan, justru kerap sulit ditemukan di lapangan. Hal ini disebabkan terbatasnya pasokan yang diterima SPBU, sehingga ketersediaannya tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Di atas kertas memang tersedia, tetapi secara faktual distribusinya terbatas,” ungkapnya.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Disperindag Kutai Timur hanya dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak terkait, termasuk Pertamina. Aspirasi dan keluhan yang masuk terus disampaikan agar mendapat perhatian dan solusi dari otoritas yang berwenang.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengandalkan sistem barcode untuk mengontrol pembelian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, Nora mengakui masih terdapat oknum yang mencoba memanfaatkan celah sistem demi kepentingan pribadi.
Ia menambahkan, praktik pembelian BBM untuk diperjualbelikan kembali sebenarnya melanggar aturan hukum yang berlaku. Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut saat ini belum dilakukan secara tegas dan lebih mengedepankan pendekatan sosial.
Lebih jauh, Nora mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi tetap membawa dampak berantai bagi masyarakat. Salah satunya terlihat dari kenaikan tarif transportasi, yang pada akhirnya ikut membebani masyarakat luas.
Pemerintah daerah berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat agar distribusi BBM dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan masyarakat di daerah dapat terpenuhi dengan baik.(Nad)