SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan kondisi inflasi daerah masih dalam kategori aman dan terkendali. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, usai rapat koordinasi pengendalian inflasi, dengan menegaskan bahwa meski inflasi nasional bulanan (month to month) mendekati 5 persen, laju inflasi di Kutai Timur masih berada di kisaran 0,9 persen.
Mahyunadi menjelaskan, selisih inflasi daerah dengan angka nasional sekitar 0,4 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan harga-harga kebutuhan pokok di Kutai Timur relatif stabil, meskipun pergerakan inflasi tetap bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu.
“Kalau dibandingkan nasional, kita masih relatif aman. Inflasi kita sekitar 0,9 persen. Memang cenderung fluktuatif, tapi masih terkendali,” ujar Mahyunadi.
Ia menambahkan, salah satu faktor yang perlu dijaga adalah daya beli masyarakat. Selama daya beli tetap kuat, tekanan inflasi dinilai masih bisa diantisipasi. Pemerintah daerah, kata dia, terus memantau perkembangan harga di pasar agar gejolak harga bisa segera direspons.
Terkait komoditas pemicu inflasi, Mahyunadi menyebut harga telur ayam menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan. Namun, ia menegaskan kenaikan tersebut tidak tergolong ekstrem. Menurutnya, perbandingan harga telur antara Kutai Timur dan nasional cukup sulit dilakukan karena perbedaan satuan pengukuran.
“Secara nasional dihitung per kilogram, sementara di sini dijual per butir. Setelah kami konversi, harga telur di Kutai Timur memang lebih tinggi sekitar Rp4.700 per kilogram dibanding harga nasional,” jelasnya.
Mahyunadi menilai tingginya harga telur dipengaruhi oleh biaya produksi, khususnya pakan ayam petelur yang sebagian besar masih didatangkan dari Pulau Jawa. Keterbatasan pasokan pakan membuat harga produksi di daerah menjadi lebih mahal.
Meski begitu, ia memastikan tidak ada indikasi penimbunan maupun permainan harga di pasar Kutai Timur. Menurutnya, kondisi pasar secara umum masih stabil.
“Tidak ada penimbunan, tidak ada permainan harga. Pasar kita cenderung stabil,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kutai Timur tetap menyiapkan skema intervensi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga. Intervensi itu dapat dilakukan melalui operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
“Kalau harga tidak stabil, kita akan intervensi. Terutama lewat operasi pasar dan pasar murah. Tapi karena sekarang masih stabil, belum perlu penanganan khusus,” kata Mahyunadi.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah juga mendorong penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Mahyunadi mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, sayur, dan komoditas kebutuhan harian lainnya.
“Kementerian Dalam Negeri menyarankan masyarakat memanfaatkan pekarangan, misalnya tanam cabai dalam pot atau sayur-mayur untuk konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kutai Timur didorong untuk memaksimalkan potensi produksi pangan lokal, termasuk jagung. Mahyunadi menyoroti harga jagung di Kutai Timur yang masih lebih tinggi dibanding daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi.
“Di Jawa dan Sulawesi harga jagung sekitar Rp6.000 per kilogram, sedangkan di sini bisa Rp7.000 sampai Rp8.000. Karena itu daerah didorong memproduksi pangan sendiri,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahyunadi juga menyinggung upaya efisiensi anggaran melalui penggunaan kendaraan dinas non-BBM. Ia mengaku telah menggunakan kendaraan listrik selama lebih dari setahun dan merasakan penghematan biaya operasional.
“Kalau kendaraan konvensional untuk Sangatta–Balikpapan pulang-pergi bisa Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Dengan kendaraan listrik, tidak sampai Rp300 ribu,” pungkasnya.(Mei)