KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap melanjutkan 50 program unggulan kepala daerah dalam agenda pembangunan 2026, meski kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Program tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari arah pembangunan selama satu tahun.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutai Timur, Noviari Noor, menjelaskan bahwa pelaksanaan program unggulan dilakukan melalui tahapan yang terencana. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika kegiatan berlangsung, tetapi juga sejak penyusunan rencana hingga proses pengadaan.
Menurutnya, pengawalan di setiap tahapan diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program prioritas daerah dapat berjalan secara terarah dan memenuhi target tahunan.
“Sebanyak 50 program unggulan ini sudah masuk dalam agenda daerah. Pelaksanaannya kita pantau sejak perencanaan, pengadaan, sampai kegiatan dijalankan,” ujar Noviari.
Selain menjadi bagian dari agenda pembangunan, pengawasan terhadap program tersebut juga berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Noviari menyebut setiap program memiliki sasaran yang harus dicapai dalam tahun berjalan. Karena itu, tahapan pelaksanaan, termasuk pengadaan barang dan jasa, perlu dikendalikan agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan target yang ditentukan.
Sejumlah program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dipastikan tetap dilaksanakan. Program tersebut di antaranya dana RT, bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta beasiswa bagi masyarakat Kutai Timur.
“Dana RT tetap dilaksanakan, begitu juga bantuan untuk UMKM dan beasiswa. Program-program tersebut masih berjalan,” ungkapnya.
Keberlanjutan program menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi ekonomi yang dipengaruhi dinamika global dan nasional. Meski efisiensi anggaran dilakukan, kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan pergerakan ekonomi tetap diupayakan berjalan.
Melalui pengawasan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, Pemkab Kutim berupaya memastikan 50 program unggulan tetap terlaksana sepanjang 2026. Pengendalian dan evaluasi menjadi bagian penting untuk menjaga realisasi program sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.(adv/mei)