SANGATTA, INSIGHTBORNEO – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan digenjot tahun ini melalui kucuran anggaran jumbo sekitar Rp144 miliar. Proyek infrastruktur laut yang masuk dalam daftar 50 program prioritas dan proyek strategis daerah tersebut kini memasuki tahap review akhir menjelang penandatanganan kontrak pada akhir September 2026.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, menjelaskan bahwa pembiayaan proyek ini dirancang menggunakan skema tahun jamak (multiyears) yang mencakup tahun anggaran 2026 dan 2027 hasil kesepakatan bersama pihak legislatif.
“Untuk Pelabuhan Kenyamukan melalui skema multiyears ini teranggarkan pagu sekitar Rp144 miliar sekian,” terangnya.
Besarnya alokasi anggaran tersebut sejalan dengan peralihan status hukum pelabuhan yang kini resmi menjadi aset penuh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusul pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Dengan status baru ini, pemerintah daerah memikul tanggung jawab penuh untuk merampungkan pembangunannya tepat waktu.
“Legal hukumnya adalah pelimpahan daripada Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sehingga bisa dikatakan pembangunan atau aset Pelabuhan Kenyamukan ini menjadi aset pemerintah daerah,” imbuh Masrianto.
Dari sisi progres pengadaan, proses seleksi penyedia jasa konstruksi yang ditangani oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan telah rampung dan melahirkan calon pemenang. Saat ini, Dishub Kutai Timur tengah mematangkan tahapan review terhadap calon penyedia tersebut.
Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan, penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan fisik ditargetkan sudah dapat diteken pada akhir September 2026.
“Alhamdulillah kabar terbaru sesuai dengan tahapan pengadaan barang dan jasanya sudah melahirkan pemenang dan insyaallah ini akan berjalan sesuai dengan rencana,” pungkasnya.
Kehadiran Pelabuhan Kenyamukan dengan sokongan dana masif ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan konektivitas transportasi laut, sekaligus mendongkrak roda pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kutai Timur.(adv/ka)