Jalan Rusak hingga Pelayanan Publik Bermasalah, Diskominfo Kutim Ajak Warga Manfaatkan SP4N-LAPOR!

Kutai Timur — Persoalan jalan rusak, pelayanan publik yang belum optimal, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang lainnya tidak harus berhenti menjadi keluhan. Warga Kutai Timur (Kutim) didorong untuk menyampaikan laporan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Program tersebut menjadi salah satu upaya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.

Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Staper Kutim, Aji Nazaruddin, mengatakan sosialisasi SP4N-LAPOR! dilakukan agar masyarakat memahami bahwa mereka memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun permintaan pelayanan kepada pemerintah.

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan kanal tersebut untuk melaporkan persoalan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah kondisi jalan rusak yang membutuhkan perhatian instansi terkait.

“SP4N-LAPOR! ini salah satu kegiatan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bebas memberikan informasi, meminta pelayanan kepada pemerintah,” ujar Aji saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Aji mencontohkan apabila masyarakat menemukan jalan rusak, warga dapat menyampaikan laporan disertai foto agar persoalan tersebut dapat diketahui dan diteruskan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan menangani.

Dirinya menegaskan, sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Diskominfo memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah tidak hanya menjadi pihak yang menyampaikan informasi, tetapi juga perlu membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Melalui penguatan sosialisasi SP4N-LAPOR!, Diskominfo berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menyampaikan pengaduan melalui saluran yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, berbagai persoalan di lapangan dapat menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan Pemkab Kutim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.(Nad/ib)

By IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *