SANGATTA – Ketua Partai Buruh Kabupaten Kutai Timur, Perdhana Putra, menyambut positif penunjukan Presiden terhadap Said Iqbal sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Menurutnya, kehadiran tokoh buruh di lingkar pengambilan kebijakan nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat aspirasi pekerja yang selama ini diperjuangkan.
Perdhana menilai selama ini kelompok pengusaha memiliki akses yang cukup kuat dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, ketika perwakilan buruh mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung di tingkat pemerintahan, hal tersebut seharusnya dipandang sebagai langkah yang wajar dan positif.
“Selama ini banyak pengusaha atau pemilik modal yang masuk ke dalam kabinet maupun lingkar kekuasaan dan itu dianggap biasa. Namun ketika ada tokoh buruh yang diberi kesempatan masuk dalam struktur pemerintahan, justru muncul banyak komentar miring. Padahal negara tidak hanya boleh diurus oleh mereka yang memiliki perusahaan, tetapi juga oleh mereka yang setiap hari bekerja dan menggerakkan roda ekonomi bangsa,” ujar Perdhana Putra.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan perwakilan buruh dalam pemerintahan dapat menjadi jembatan antara kepentingan pekerja dan pengambil keputusan, sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat lebih cepat mendapat perhatian.
Perdhana berharap jabatan baru yang diemban Said Iqbal tidak mengurangi sikap kritis yang selama ini menjadi ciri perjuangan gerakan buruh di Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat suara pekerja dalam proses penyusunan kebijakan nasional.
“Kami berharap Bung Said Iqbal tetap menjaga sikap kritisnya. Isu-isu perjuangan kaum buruh dan pekerja yang selama ini disuarakan di jalanan harus bisa lebih cepat didengar, lebih kuat pengaruhnya, dan lebih diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Perdhana menyebut penunjukan Said Iqbal menjadi simbol bahwa buruh tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari solusi dalam pembangunan nasional. Ia berharap keberadaan perwakilan buruh di lingkungan Istana mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, serta terciptanya hubungan industrial yang lebih adil dan seimbang.
“Ini menjadi harapan baru bagi para pekerja. Semoga suara buruh semakin didengar dan kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kepentingan jutaan pekerja di Indonesia,” pungkasnya.(IB)