Kebijakan Plt Pengurus Provinsi Muaythai Kalimantan Timur yang membekukan seluruh pengurus cabang olahraga Muaythai kabupaten/kota se-Kaltim menuai sorotan. Keputusan tersebut dinilai menimbulkan keresahan, terutama di tengah persiapan daerah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Asisten Pelatih Muaythai Kutai Timur, Brandon Anto, menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya, pembekuan pengurus kabupaten/kota secara menyeluruh tidak seharusnya dilakukan apabila konflik yang terjadi berada di tingkat pusat organisasi.
“Kalau persoalannya terjadi di tingkat pusat, seharusnya penyelesaiannya juga dilakukan di pusat. Jangan sampai daerah yang selama ini aktif membina atlet justru ikut dikorbankan,” ujar Brandon Anto.
Brandon menilai, pengurus daerah, pelatih, dan atlet selama ini lebih fokus pada proses pembinaan serta peningkatan prestasi. Mereka tidak terlibat dalam konflik internal organisasi yang terjadi di tingkat atas.
“Atlet dan pelatih di daerah ini fokusnya latihan, membangun prestasi, dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Mereka bukan bagian dari konflik internal organisasi, jadi jangan sampai pembinaan yang sudah berjalan terganggu,” katanya.
Ia juga mempertanyakan dasar serta urgensi pembekuan seluruh pengurus kabupaten/kota, termasuk daerah yang selama ini aktif menjalankan program pembinaan. Terlebih lagi, sejumlah daerah tengah mempersiapkan atlet untuk menghadapi Porprov, termasuk daerah yang menjadi tuan rumah seperti Kabupaten Paser.
“Kami mempertanyakan apa dasar dan urgensinya pengurus kabupaten/kota yang masih aktif menjalankan pembinaan harus di-Plt-kan. Apalagi saat ini daerah sedang mempersiapkan atlet untuk Porprov,” tegasnya.
Menurut Brandon, keberadaan Plt semestinya bertujuan menjaga stabilitas organisasi dalam kondisi tertentu. Namun, apabila penunjukan Plt dilakukan secara sepihak dan berdampak pada terhentinya roda pembinaan, kebijakan tersebut justru dapat merugikan atlet.
“Plt itu seharusnya hadir untuk membantu menjaga stabilitas organisasi, bukan malah mematikan pembinaan yang sudah berjalan. Jangan sampai keputusan organisasi justru membuat atlet menjadi korban,” ucapnya.
Brandon berharap persoalan internal organisasi Muaythai dapat diselesaikan secara bijak tanpa mengganggu pembinaan di tingkat daerah. Ia menegaskan, kepentingan atlet harus menjadi prioritas utama, terutama menjelang pelaksanaan Porprov.
“Harapan kami, masalah organisasi ini diselesaikan dengan kepala dingin. Yang paling penting, jangan ganggu persiapan atlet. Prestasi daerah dan masa depan atlet harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.(IB)