Kutai Timur, 15 April 2026 — Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi pra-monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati ini bertujuan untuk menilai kesiapan pemerintah daerah serta memperkuat komitmen dalam penerapan prinsip transparansi informasi.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP), Muhammad Idris, menjelaskan bahwa pra-monev merupakan tahapan awal untuk memetakan kesiapan badan publik sebelum pelaksanaan monev secara resmi. Selain itu, pihaknya juga ingin mendengar secara langsung komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan bahwa seluruh badan publik diharapkan semakin terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang termasuk kategori dikecualikan. Dalam hal ini, badan publik tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan informasi yang dirahasiakan melalui mekanisme uji konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Komisi Informasi Kaltim juga akan menggelar sosialisasi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami indikator dan mekanisme penilaian monev.
Pada tahun 2026, pelaksanaan monev mengalami sejumlah pembaruan, di antaranya penambahan kategori penilaian dari sebelumnya enam menjadi sekitar sepuluh kategori. Meski demikian, total nilai tetap 100 persen dengan penyesuaian proporsi antara Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan visitasi lapangan.
Kutai Timur sendiri menunjukkan tren positif dalam keterbukaan informasi, dengan peningkatan peringkat dari tahun ke tahun. Namun, Komisi Informasi menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah peringkat, melainkan tercapainya predikat informatif di seluruh badan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(Mei)