Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kutai Timur hingga kini masih menunggu proses survei dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi usai menghadiri agenda penyerahan beasiswa program KPC Kutim Cerdas, Kutim Berdaya, dan Mengabdi untuk Kutim, yang digelar hari ini.
Mahyunadi mengatakan, pihaknya baru saja melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti usulan pembangunan sekolah rakyat yang sebelumnya telah diajukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Namun, ia mengakui bahwa Kutai Timur mengalami keterlambatan dibandingkan daerah lain dalam tahapan proses tersebut.
“Kita ini terlambat. Yang lain-lain itu ada beberapa kepala daerah yang hadir bahkan sudah ada yang disetujui, sudah ada yang disurvei. Ada yang disurvei layak dapat, ada yang survei tidak layak dapat. Kita bahkan belum disurvei,” ungkap Mahyunadi.
Menurutnya, keterlambatan tersebut membuat Kutai Timur belum masuk dalam daftar daerah yang telah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari Kemensos. Padahal, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan awal untuk mendukung program tersebut.
Mahyunadi menjelaskan, Pemkab Kutai Timur sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan itu berada di wilayah Simono, dan saat ini proses legalitasnya masih berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Padahal kita sudah mempersiapkan lahan 8 hektar untuk membuat sekolah rakyat itu. Tapi kita belum disurvei. Lahannya sudah siap, administrasi juga sudah siap. Sekarang lahannya lagi diproses di BPN untuk disertifikatkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan di Kementerian Sosial, Menteri Sosial RI menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti usulan dari Kutai Timur. Kemensos, kata Mahyunadi, akan melakukan survei lapangan setelah Lebaran.
“Makanya dengan hadirnya kita ke sana, Pak Menteri Sosial mengatakan bahwa akan segera datang ke provinsi untuk melakukan survei. Setelah Lebaran,” ujarnya.
Mahyunadi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada prinsipnya siap mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat. Ia berharap survei dari Kemensos dapat segera dilakukan agar proses pembangunan tidak kembali tertunda.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, Mahyunadi menilai program tersebut akan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kutai Timur ke depan.(Nad)
