SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mulai melaksanakan program Sekolah Lansia pada 2026. Saat ini, program tersebut memasuki tahap pendaftaran dan pembekalan peserta yang dipusatkan di Kecamatan Sangatta Utara.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B., mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia (lansia).
“Kami melaksanakan pendaftaran dengan sistem jemput bola langsung ke desa, kelurahan, hingga tingkat RT agar seluruh lansia terdata dengan baik,” kata Junaidi, Sabtu (14/2/2026).
Hingga pertengahan Februari 2026, sebanyak 189 lansia tercatat telah mendaftarkan diri. DPPKB menargetkan jumlah peserta mencapai 200 orang pada tahap awal pelaksanaan program nonformal tersebut.
Peserta tersebar di empat titik Sekolah Lansia. Sekolah Lansia Sekar Kedaton di Desa Sangatta Utara diikuti 60 peserta, Sekar Melati di Desa Swarga Bara 50 peserta, Bina Sehat di Desa Singa Gembara 32 peserta, serta Mawar di Kelurahan Teluk Lingga 47 peserta.
Junaidi menjelaskan, DPPKB telah melakukan identifikasi, skrining kesehatan, dan pembekalan peserta pada 11–13 Februari 2026. Kegiatan itu melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta tutor dari SPNF SKB Kutim.
Ia menyebutkan, Sekolah Lansia dirancang dengan kurikulum terstruktur dan dilaksanakan tidak sekadar sebagai pertemuan rutin. Setelah tahap pembekalan, pemerintah daerah berencana menggelar peluncuran resmi yang dirangkai dengan Pilot Project Nasional “Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting”.
Peluncuran tersebut direncanakan dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutim, pejabat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Program ini juga disebut menjadi bagian dari inovasi proyek perubahan “Cap Jempol Stop Stunting” yang digagas DPPKB Kutim.
Untuk mendukung pelaksanaan program, DPPKB melibatkan sejumlah tenaga ahli, antara lain pakar gizi, dokter spesialis gigi dan mulut, spesialis penyakit dalam, psikolog, hingga tim pakar Golda. Keterlibatan mereka bertujuan mendukung kesehatan fisik dan mental peserta.
Selain itu, aspek spiritual juga dimasukkan dalam kurikulum. DPPKB menggandeng tokoh agama dari Kementerian Agama Kutim, termasuk dai, ustadz, pastor, dan pendeta, untuk memberikan pembinaan rohani secara berkala.
Seluruh pembiayaan program Sekolah Lansia bersumber dari APBD Kutim 2026. Pemerintah memastikan peserta tidak dipungut biaya selama mengikuti kegiatan.
Program ini direncanakan berlangsung selama 12 kali pertemuan. Peserta yang memenuhi minimal 80 persen kehadiran akan mengikuti prosesi wisuda Lansia S1 (Standar Satu) dan memperoleh ijazah kelulusan.
“Jika memungkinkan, ke depan program ini akan berkelanjutan dari jenjang S1 hingga S3. Kami terus berkolaborasi dengan Disdikbud, Dinkes, RSUD, hingga perangkat desa dan pengurus rumah ibadah agar kegiatan ini berjalan lancar,” ujar Junaidi.(IB)