KUTAI TIMUR – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi kembali aktif setelah sempat vakum selama beberapa tahun. SK BPPD diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Victoria, Sangatta, Senin (28/9/2026).
Kepengurusan BPPD Kutim periode 2026-2030 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur. Heri Suratman Aras dipercaya sebagai ketua, didampingi Yajis Paggasa sebagai wakil ketua dan Askhar Muzzakar sebagai sekretaris.
Sementara itu, enam anggota lainnya berasal dari berbagai unsur kepariwisataan, yakni Cing Cing Wahyuni, Sulasih, Dr. Liris Lis Komara, H. Abd. Jasmin, Pinanggih Joko Utoro, serta H. Suyanto.
Ketua BPPD Kutim, Heri Suratman, mengatakan keberadaan BPPD telah lama diperjuangkan dan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat promosi serta pengembangan pariwisata Kutim.
“Kami bersyukur sekali karena BPPD sudah lama kami perjuangkan untuk bisa hadir kembali di Kutai Timur. Mestinya sudah ada, tetapi karena berbagai dinamika termasuk Covid, baru hari ini bisa disahkan,” ujar Heri.
Ia menegaskan BPPD bukan organisasi masyarakat maupun lembaga yang berdiri tanpa dasar hukum. Keberadaannya memiliki landasan dalam regulasi kepariwisataan dengan fungsi utama dalam promosi, riset dan pengembangan pariwisata daerah.
Dalam proses pembentukan kepengurusan, sembilan unsur yang ditetapkan tersebut terlebih dahulu melalui proses verifikasi. Sekretaris BPPD Kutim sekaligus Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kutim, Askhar Muzzakar, mengatakan proses verifikasi dilakukan secara ketat dan melibatkan sejumlah pihak.
“Untuk tim verifikasi Di Ketuai Ibu Khoirunnisa, ada Pak Islamuddin dari Dinas Pariwisata, Pak Saipul Anwar dari Bagian Hukum Setkab, dan Pak Syarifudin Tangalindo dari BPPD Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Askhar.
Menurutnya, sembilan unsur yang akhirnya terpilih merupakan hasil dari proses verifikasi yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Komposisinya melibatkan unsur asosiasi pariwisata, asosiasi profesi, akademisi hingga pelaku usaha pariwisata.
“Jadi sembilan unsur yang terpilih ini melalui proses verifikasi yang sangat ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Askhar menjelaskan, setelah kepengurusan resmi dilantik bersama Bupati Kutim, BPPD akan segera melakukan rapat internal untuk menyusun program kerja dan agenda promosi pariwisata ke depan. Dalam struktur pelaksana nantinya juga akan dibentuk unsur pelaksana yang dipimpin direktur eksekutif.
“Setelah pelantikan bersama Pak Bupati, baru kita melakukan rapat internal terkait program-program, rapat kerja dan lainnya. Dari sembilan unsur itu nantinya juga akan ada unsur pelaksana yang dipimpin direktur eksekutif,” jelasnya.
Ia menambahkan, HPI selama ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui berbagai program sertifikasi pemandu wisata, termasuk pemandu selam, keselamatan wisata tirta dan pemandu arung jeram.
“Yang paling utama adalah meningkatkan kunjungan wisatawan. Karena itu, kepentingan masing-masing pelaku pariwisata nantinya kita satukan melalui BPPD,” katanya.
Sementara itu, Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Kaltim, Pinanggih Joko Utoro, menilai potensi kuliner lokal masih membutuhkan promosi yang lebih luas. Menurutnya, berbagai bahan pangan lokal dapat dikembangkan menjadi identitas kuliner yang mendukung sektor pariwisata.
“Menu berikutnya yang sebenarnya ingin saya upgrade adalah sambal terong pipit, karena terong pipit di Sangatta banyak. Banyak sebenarnya potensi kuliner kita, cuma belum diperkenalkan,” ujarnya.
Pinanggih berharap BPPD dapat menjadi wadah kolaborasi untuk mengangkat produk kuliner lokal dan UMKM sehingga semakin dikenal wisatawan yang datang ke Kutim.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kutim, Cing Cing Wahyuni, menambahkan bahwa promosi pariwisata harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan di sektor perhotelan dan restoran.
“Jangan sampai promosinya sudah bagus, ternyata yang didapatkan tamu atau wisatawan tidak sesuai dengan promosi BPPD. PHRI lebih konsen ke pelayanan dan SDM,” katanya.
Menurut Cing Cing, kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pekerja hotel maupun restoran perlu terus dilakukan.
Heri menambahkan, BPPD ke depan akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pelaku pariwisata untuk memperluas promosi Kutim. Berbagai event dan potensi destinasi daerah akan menjadi bagian dari strategi untuk menarik wisatawan dari luar daerah.
“Harapan kami bukan hanya pengunjung dari Kutai Timur saja. Tentunya dari luar, dan promosi kita keluar itu yang harus kita maksimalkan,” kata Heri.
Meski demikian, Heri mengakui promosi pariwisata harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur destinasi. Namun, pembangunan dan penyediaan infrastruktur bukan merupakan kewenangan BPPD.
“Kami ini Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kewenangan kami sesuai aturan adalah melakukan promosi. Untuk infrastrukturnya merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui OPD terkait,” pungkasnya.(Nad)