SAMARINDA – Para pedagang mie dan bakso di Kalimantan Timur kini memiliki wadah baru untuk memperkuat usaha sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO) Provinsi Kalimantan Timur resmi terbentuk. Organisasi ini diharapkan menjadi ruang bersama bagi pelaku usaha kuliner mie dan bakso untuk mendapatkan pendampingan, akses pembiayaan, hingga menjembatani komunikasi dengan pemerintah.
Kepengurusan DPW APMISO Kaltim terbentuk melalui mandat Ketua Umum APMISO Pusat, Lasiman. Hadi Supranoto, S.Pd., M.Pd. dipercaya sebagai Ketua DPW, didampingi Achmad Fauzi sebagai Sekretaris dan Sampurno, SM sebagai Bendahara.
Sekretariat DPW APMISO Kaltim berpusat di Komp Batu Alam Permai, Jalan Anggrek Merpati 1 Nomor 107, Air Putih, Samarinda.
Ketua DPW APMISO Kaltim Hadi Supranoto mengatakan, terbentuknya kepengurusan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun organisasi yang benar-benar dekat dengan kebutuhan pedagang.
Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan jajaran APMISO Pusat, termasuk Pembina Pusat APMISO Jenderal Dudung Abdurachman dan Pembina APMISO Kaltim Ir. Seno Aji.
“Alhamdulillah, terima kasih atas mandat dan amanah ini. Struktur kepengurusan DPW APMISO Kaltim telah terbentuk lengkap, mulai dari jajaran Penasihat, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, hingga Dewan Pengawas,” kata Hadi.
Menurutnya, kehadiran APMISO di Kaltim berangkat dari kebutuhan pedagang mie dan bakso terhadap sebuah organisasi yang mampu menjadi tempat bertukar informasi sekaligus memperjuangkan kepentingan mereka.
“Kami ingin hadir sebagai fasilitator yang siap mendengar, mengayomi, dan memperjuangkan aspirasi para pedagang mie dan bakso di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya.
Hadi menyebut, saat ini kepengurusan APMISO telah terbentuk di enam dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Empat kabupaten/kota lainnya masih dalam proses pembentukan kepengurusan.
Setelah seluruh struktur daerah terbentuk, APMISO Kaltim menargetkan pelantikan dan pengukuhan pengurus dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Agenda tersebut rencananya turut dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM serta Pembina Pusat APMISO, Jenderal Dudung Abdurachman.
Tak hanya membangun organisasi, APMISO Kaltim juga mulai menyiapkan sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha.
Salah satunya terkait akses permodalan. APMISO berencana membangun kolaborasi dengan perbankan, khususnya lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Langkah tersebut dinilai penting karena akses modal masih menjadi salah satu kebutuhan utama pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Dengan adanya pendampingan dan akses pembiayaan yang lebih terbuka, para pedagang diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan usaha, tetapi juga mengembangkan skala bisnisnya.
“Kolaborasi positif antara APMISO, perbankan, dan koperasi diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pedagang mie dan bakso,” jelas Hadi.
Selain persoalan permodalan, APMISO juga ingin mengambil peran sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan pemerintah. Dengan begitu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor usaha mikro dan kecil diharapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi pelaku usaha.
APMISO Kaltim juga membuka peluang kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan untuk mendukung penguatan UMKM.
“Kami juga membuka ruang bagi program CSR untuk bersama-sama membangkitkan UMKM di Kaltim,” pungkasnya.(IB)