SANGATTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mengevaluasi serapan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (14/4/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Noviari Noor, Kabag Kesra Norhadi, Kabag Ekonomi Asmuransyah, serta jajaran kepala OPD terkait. Dari pihak legislatif, hadir sejumlah anggota DPRD Kaltim seperti Arfan, Selamat Ariwibowo, Agusriansyah Ridwan, Ridwan Safuad, dan Muhammad Darlis Patolongi.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Menurutnya, monitoring anggaran diperlukan untuk memastikan tidak terjadi perbedaan informasi serta menjaga sinkronisasi program pembangunan. Ia juga mendorong perangkat daerah agar lebih aktif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai tantangan pengelolaan anggaran saat ini semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar serapan anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat berjalan optimal.
Dalam arah kebijakan pembangunan Kaltim 2026, terdapat dua fokus utama, yakni “Kaltim Sukses” dan “Generasi Emas”. Fokus Generasi Emas diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, produktivitas, serta nilai keagamaan dan budaya.
Untuk sektor pendidikan, target capaian indeks berada di kisaran 80–89 persen. Upaya yang dilakukan meliputi pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan layanan dasar, hingga penguatan pendanaan melalui skema kreatif guna mendukung sarana dan prasarana.
Sementara itu, sektor kesehatan ditargetkan melampaui rata-rata nasional melalui peningkatan layanan dasar, percepatan penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur kesehatan.
Secara anggaran, Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan sekitar Rp2,7 triliun untuk pendidikan pada 2026, termasuk program Gratispol untuk pembiayaan UKT sebesar Rp1,38 triliun. Adapun anggaran kesehatan mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten mencakup pendidikan PAUD hingga SMP, sementara jenjang SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan provinsi, serta pendidikan madrasah berada di bawah Kementerian Agama.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah menghibahkan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan kantor UPT Pendidikan Provinsi di Sangatta Selatan. Meski SMAN 2 Sangatta Selatan telah berjalan baik, kebutuhan sekolah baru di kawasan Silvaduta masih mendesak guna mengatasi keterbatasan daya tampung siswa.(IB)