SANGATTA – Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kutai Timur mengundang masyarakat untuk menghadiri nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter investigatif Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang akan digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi 19 organisasi dan lembaga di Kutai Timur. Acara akan berlangsung di halaman kantor Kaltim Post Biro Kutai Timur, Jalan APT Pranoto, Sangatta, mulai pukul 19.00 Wita dan terbuka bagi masyarakat umum.
Koordinator Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kutai Timur, Jufriadi, mengatakan kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang dialog yang membahas persoalan lingkungan, hak masyarakat adat, dan tata kelola sumber daya alam.
Menurutnya, film tersebut tidak hanya menyoroti kondisi di Papua, tetapi juga relevan bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk Kutai Timur.
“Film ini menjadi bahan refleksi bersama tentang bagaimana masyarakat dapat memahami dan merespons persoalan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat,” ujar Jufriadi.
Dokumenter Pesta Babi diproduksi melalui kolaborasi Jubi Media, Watchdoc, Greenpeace Indonesia, Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru, dan Pusaka Bentala Rakyat. Film ini merekam kisah masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi tekanan akibat ekspansi proyek berskala besar dan dampak ekologis yang ditimbulkan.
Setelah pemutaran film, peserta akan diajak berdiskusi bersama narasumber untuk mengulas isu-isu yang diangkat dalam dokumenter. Panitia juga membuka donasi sukarela yang akan disalurkan untuk membantu pengungsi Papua melalui lembaga sosial dan kemanusiaan.
Kegiatan ini digelar di tengah perhatian publik terhadap pembubaran pemutaran film serupa di sejumlah kampus di Mataram. Meski demikian, penyelenggara menegaskan bahwa kegiatan di Sangatta bertujuan mendorong dialog terbuka dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan kemanusiaan.
“Semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat,” tutup Jufriadi.(IB)