SANGATTA – Anggaran belanja makan dan minum tamu sebesar Rp4,7 miliar di Kantor Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), menjadi perhatian publik. Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP dengan nomor pengadaan 65985446.
Dalam rincian, anggaran itu tercantum untuk kebutuhan konsumsi rapat, berupa makan dan kudapan (snack). Besarnya nilai yang tertera membuat banyak pihak menilai alokasi tersebut tidak wajar jika hanya diperuntukkan bagi konsumsi.
Menanggapi hal itu, Camat Sangatta Utara, Hasdiah, menegaskan bahwa angka tersebut bukan sepenuhnya untuk makan dan minum. Ia menjelaskan, anggaran tersebut merupakan gabungan dana RT yang pada saat penyusunan belum dirinci secara detail.
“Dana RT saat penganggaran memang belum bisa langsung dijabarkan sampai hal-hal kecil seperti pembelian paku atau baut. Selain itu, waktu penyusunan juga terbatas, sehingga sementara dimasukkan dalam satu pos makan minum,” ujarnya.
Hasdiah menjelaskan, anggaran tersebut mencakup kebutuhan 56 RT di Kelurahan Teluk Lingga. Namun karena disusun secara global, rincian pembagian untuk masing-masing RT belum terlihat jelas dalam dokumen awal.
“Kalau dilihat sepintas memang terlihat besar, seolah hanya untuk makan minum. Padahal di dalamnya mencakup berbagai kegiatan RT, seperti rapat, gotong royong, hingga peringatan 17 Agustus,” terangnya.
Hasdiah juga menambahkan, dalam dana RT terdapat tiga komponen utama yang wajib dijalankan, yakni sarana dan prasarana, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sebelumnya digabung dalam satu pos anggaran.
Untuk menghindari kesalahpahaman, pihak kecamatan kini telah melakukan perbaikan melalui pergeseran anggaran. Usulan dari masing-masing RT yang masuk pada Februari 2026 mulai dirinci agar alokasi dana menjadi lebih transparan.
“Sekarang sudah kami pisahkan per kegiatan, termasuk pemberdayaan masyarakat. Nantinya akan terlihat jelas pembagian dana per RT, sekitar Rp250 juta,” katanya.
Ia mengakui, penyusunan anggaran sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Karena itu, ke depan pihaknya berkomitmen memperbaiki mekanisme penganggaran agar lebih akuntabel.
“Saya langsung mengambil alih sebagai PA untuk memperbaiki penyusunan ini, supaya ke depan tidak lagi menimbulkan anggapan seperti ini,” pungkasnya.