KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mendorong solusi jangka panjang dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya buaya. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penangkaran buaya menjadi salah satu langkah strategis yang saat ini sedang diupayakan.
Menurut Ardiansyah, meningkatnya kasus kemunculan buaya di permukiman warga telah menimbulkan keresahan. Namun, di sisi lain, pemerintah tidak bisa serta-merta mengambil tindakan pemusnahan karena hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pelestarian lingkungan. “Kita berada pada posisi yang serba sulit. Kalau dimusnahkan, itu melanggar aturan lingkungan. Tapi kalau dibiarkan, tentu membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini penanganan buaya yang ditangkap oleh petugas masih bersifat sementara. Untuk buaya berukuran besar, biasanya diserahkan ke lokasi penangkaran yang terbatas jumlahnya di Kalimantan Timur. Sementara buaya berukuran kecil kerap dikembalikan ke habitatnya, yang berpotensi kembali ke wilayah permukiman.
Karena itu, pemerintah daerah menilai keberadaan penangkaran buaya di Kutai Timur menjadi kebutuhan mendesak. Ardiansyah menyebut, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perikanan untuk menyiapkan kajian, sekaligus berkoordinasi dengan kementerian terkait. “Kami sudah menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan segera ada respons, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penangkaran buaya tidak hanya menjadi solusi pengendalian konflik, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan satwa dan keamanan warga.
Dengan kondisi geografis Kutai Timur yang luas serta banyaknya wilayah perairan, potensi interaksi antara manusia dan buaya memang cukup tinggi. Oleh karena itu, Ardiansyah menekankan pentingnya langkah konkret dan terintegrasi agar persoalan ini dapat ditangani secara berkelanjutan.(IB)