SANGATTA – Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi pangan di Kabupaten Kutai Timur, Rabu 4 Maret 2026. Sidak dilakukan di Pasar Induk Sangatta Utara, Toko Grosir Sembako Kecubung Jaya di Jalan Poros Bontang Kilometer 2, serta peternakan ayam di Desa Singa Geweh.
Kegiatan ini dipimpin oleh Yudhi Harsatriadi dari Badan Pangan Nasional. Turut hadir perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur, Disperindag Provinsi Kalimantan Timur, serta Satgas Pangan dari Polda Kaltim.
Yudhi mengatakan, sidak ini bertujuan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa stok telur di Kutai Timur masih tercukupi. Jadi masyarakat tidak perlu melakukan panic buying atau membeli secara berlebihan,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan telur di Kutai Timur masih terpenuhi baik dari produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah.
Selain memastikan stok, pihaknya juga mengingatkan para pelaku usaha pangan agar tidak memanfaatkan momentum Lebaran untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
“Kami dari tim Satgas Pangan tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum apabila ditemukan di lapangan adanya harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) ataupun adanya penimbunan barang,” tegasnya.
Dalam pemantauan tersebut, tim juga memeriksa sejumlah komoditas pangan strategis yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional, antara lain beras, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, gula, serta minyak goreng.
Yudhi menjelaskan, secara umum tidak ada keluhan serius dari pedagang maupun peternak terkait ketersediaan stok. Namun, persoalan yang masih sering ditemui di wilayah Kalimantan Timur adalah tingginya biaya distribusi dari luar daerah.
Ia mencontohkan, untuk pasokan telur dari Surabaya, biaya pengiriman bisa mencapai sekitar Rp2.700 per kilogram. Sementara beras yang didatangkan dari Sulawesi memiliki ongkos kirim sekitar Rp1.000 hingga Rp1.100 per kilogram.
“Kondisi ini bisa mempengaruhi harga jual di daerah sehingga terkadang terkoreksi hingga mendekati atau bahkan melampaui HET,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pangan Nasional memiliki program fasilitasi distribusi pangan, yaitu bantuan biaya transportasi dari daerah asal hingga tujuan.
“Melalui program ini, ongkos distribusi dapat ditanggung oleh Badan Pangan Nasional sehingga harga pangan di Kutai Timur dan Kalimantan Timur bisa lebih stabil dan sesuai dengan harga acuan pemerintah,” tutupnya.(IB)