Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Simono untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial terkait rencana peninjauan lokasi Sekolah Rakyat di Kutai Timur.
“Alhamdulillah kami sudah bertemu langsung dengan Pak Menteri. Beliau menyampaikan akan segera meninjau Kutai Timur. Kita sudah siapkan lahannya di Simono seluas 8 hektare. Awalnya 5 hektare, tapi kami tambah 3 hektare menjadi 8 hektare,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan di Kutai Timur mengingat masih tingginya angka anak putus sekolah, terutama di wilayah terpencil seperti Sandaran, Busang, dan daerah lainnya yang jauh dari pusat kota.
“Banyak anak putus sekolah setelah SD karena ketika masuk SMP harus sekolah jauh dari rumah. Tidak ada keluarga di kota, sehingga orang tua memilih tidak melanjutkan sekolah anaknya. Apalagi ke jenjang SMA atau kuliah,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya Sekolah Rakyat yang dilengkapi asrama, program wajib belajar 12 tahun dapat benar-benar terealisasi di Kutai Timur.
“Dengan adanya asrama nanti, mudah-mudahan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Wajib belajar 12 tahun bisa terpenuhi,” tegasnya.
Mahyunadi menjelaskan, Sekolah Rakyat berada di bawah Dinas Sosial dan bukan Dinas Pendidikan. Untuk pembangunannya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran besar.
“Total anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di atas Rp100 miliar. Fasilitasnya tentu lengkap, dari ruang kelas hingga asrama, kemungkinan dari tingkat SD sampai SMA,” ungkapnya.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Mahyunadi juga menyampaikan hasil kerja sama dengan pihak swasta melalui program beasiswa. Dari hasil negosiasi dengan Sampoerna, Kutai Timur mendapatkan tambahan kuota beasiswa.
“Awalnya kita dapat lima orang beasiswa, tapi setelah negosiasi kita minta tambahan. Alhamdulillah dari lima orang itu ditambah lima bonus, jadi tahun ini ada 10 orang yang masuk beasiswa di Sampoerna,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Kutai Timur.
“Ada sekitar 38 perusahaan pertambangan di Kutai Timur. Kami berharap semuanya mengeluarkan PPM-nya, baik dalam bentuk pembangunan maupun bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Mahyunadi menegaskan, program tersebut penting untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan peran pemerintah daerah dalam menghapus kemiskinan.
“Kita harus maksimal. Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga bantuan sosial bagi masyarakat miskin, yang tidak punya rumah, dan yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.