SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menjalin kolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan di Kutai Timur.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Akademi Kolaborasi untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting (AKSIS) yang mendapat dukungan penuh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Sebagai tahap awal, DPPKB Kutim menggelar rapat persiapan bersama perangkat daerah terkait di Kantor LAN RI Samarinda, Rabu (21/1/2026).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, mengatakan rapat tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan mekanisme pelaksanaan program AKSIS. Hasilnya, DPPKB Kutim akan segera menindaklanjuti secara internal dengan mengundang seluruh perangkat daerah terkait.
“Peserta yang terlibat tidak hanya sebatas perwakilan perangkat daerah, tetapi dipilih berdasarkan kompetensi dan kesesuaian bidang kerja, khususnya yang berkaitan langsung dengan isu kemiskinan dan stunting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan AKSIS akan berfokus pada tiga basis data utama, yakni data keluarga berisiko stunting, data anak stunting, serta data kemiskinan ekstrem. Data tersebut akan menjadi acuan dalam perumusan program dan intervensi di lapangan.
Sebanyak 40 peserta terpilih dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif sebelum diterjunkan. Pelatihan ini akan melibatkan narasumber yang berkompeten, termasuk dari LAN Samarinda, guna memastikan peserta memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai.
“Setelah pelatihan, akan dihasilkan rekomendasi program dan kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Junaidi optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kemiskinan dan stunting di Kutai Timur dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Penurunan jumlah keluarga berisiko stunting dan kemiskinan diharapkan bermuara pada penurunan prevalensi stunting di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala LAN Samarinda, Rahmat, menilai program AKSIS sebagai langkah maju pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah orkestrasi dan penyelarasan program agar intervensi bisa langsung menyentuh masyarakat, khususnya yang terdampak kemiskinan dan stunting,” pungkasnya.(IB)