HUT ke-27 Kutim, Ardiansyah Dorong Hilirisasi untuk Kurangi Ketergantungan Tambang
SANGATTA, INSIGHT BORNEO – Ketergantungan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap sektor pertambangan masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan daerah. Memasuki usia ke-27 tahun, pemerintah kabupaten mulai mendorong penguatan hilirisasi untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Timur, Senin (12/10/2026).
Ia mengungkapkan, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur perekonomian Kutim. Pada 2025, sektor tersebut menyumbang sekitar 70,16 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), sementara pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 1,05 persen.
Di sisi lain, sektor industri pengolahan menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan mencapai 19,12 persen. Kondisi ini dinilai menjadi peluang bagi Kutim untuk memperkuat transformasi ekonomi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
Ardiansyah menegaskan, Kutim tidak boleh hanya bergantung pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Potensi yang dimiliki daerah harus diolah agar memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kutai Timur tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Kekayaan tersebut harus diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, serta menggerakkan usaha masyarakat hingga ke desa,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, penguatan hilirisasi perlu diiringi dengan investasi yang mampu membangun rantai ekonomi baru. Dengan begitu, manfaat kekayaan sumber daya alam tidak hanya terpusat pada kegiatan pertambangan, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan usaha masyarakat.
Salah satu peluang yang disoroti ialah rencana gasifikasi batu bara menjadi metanol di Kecamatan Bengalon. Pengembangan industri tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka peluang kerja dan aktivitas ekonomi baru di Kutim.
Ia menilai, perjalanan pembangunan selama 27 tahun harus menjadi momentum untuk memastikan kekayaan alam memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.
“Pengalaman 27 tahun juga mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sumber daya alam harus mampu kita ubah menjadi nilai tambah, kesempatan kerja, keterampilan, inovasi, dan kesejahteraan yang lebih luas,” katanya.
Pemerataan Infrastruktur Masih Jadi Tantangan
Selain transformasi ekonomi, Ardiansyah menyoroti pemerataan pembangunan yang masih perlu diperkuat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih dan listrik, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat di seluruh wilayah Kutim memperoleh akses pelayanan dasar yang memadai.
Ia mencontohkan, enam desa di Kecamatan Sangkulirang telah menikmati layanan listrik PLN selama 24 jam sejak Agustus 2026. Kemudian, empat desa di Kecamatan Batu Ampar mulai mendapatkan layanan serupa pada 5 Oktober 2026 setelah menunggu puluhan tahun.
Meski demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dan akses listrik. Karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil.
Keberhasilan Pemerintah Harus Dirasakan Masyarakat
Ardiansyah juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak semata-mata diukur dari laporan kinerja atau jumlah penghargaan yang diperoleh. Hal terpenting ialah sejauh mana kebijakan dan program pemerintah membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, adil, dan berkualitas, menurutnya, harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. Begitu pula dengan upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, adil, berkualitas, dan manusiawi,” tegasnya.
Melalui tema Kutai Timur Berdaya, Tumbuh Bersama, Ardiansyah berharap pembangunan daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh lapisan masyarakat dan wilayah harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Pertumbuhan harus dirasakan bersama, tanpa ada wilayah, kelompok masyarakat, maupun generasi yang tertinggal,” pungkasnya.(ADV/Ndif)