SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan sebagai langkah menyelaraskan arah pembangunan menuju transformasi ekonomi berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah yang saat ini masih terbatas.
Kepala Bappeda Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, mengatakan penyelarasan dilakukan terhadap berbagai instrumen perencanaan, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Menurutnya, seluruh perencanaan tersebut perlu memiliki benang merah yang sama agar pembangunan berjalan lebih terarah.
“Jadi kita ini evaluasi transformasi ekonomi berkelanjutan Kutai Timur. Bagaimana cara kita memprogramkan kegiatan itu dengan posisi kemampuan fiskal yang terbatas. Artinya, kita harus mengevaluasi Renja, Renstra, Musrenbang sama pokir. Jadi menyatukan satu tema, yaitu transformasi ekonomi dan penguatan SDM,” ujar Januar.
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Oleh sebab itu, setiap program yang direncanakan harus benar-benar memiliki prioritas yang jelas serta mendukung target pembangunan jangka menengah daerah.
Menurut Januar, transformasi ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
Melalui sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan, Bappeda berharap setiap perangkat daerah memiliki arah kebijakan yang selaras sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain menjadi dasar penyusunan program pemerintah, evaluasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.(Nad)*