SANGATTA – Upaya pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan progres signifikan. Seluruh desa kini telah memiliki Puskesmas Pembantu (Pusban) sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Meski demikian, tantangan baru muncul, yakni keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati ditemui dalam wawancara Senin 23 Februari 2026 menegaskan bahwa ketersediaan Pusban di setiap desa merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Setiap desa sekarang wajib memiliki Puskesmas Pembantu, dan alhamdulillah di Kutai Timur sudah terpenuhi,” ujarnya.
Menurut dr. Yuwana, Pusban menjadi perpanjangan tangan dari Puskesmas induk dalam memberikan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, layanan ibu dan anak, serta pendataan kesehatan masyarakat. Di setiap Pusban ditempatkan tenaga perawat dan bidan yang dibantu kader kesehatan desa.
Namun, ia mengakui jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya ideal. Beberapa desa masih membutuhkan tambahan perawat dan bidan agar pelayanan bisa berjalan maksimal.
“Yang menjadi tantangan saat ini adalah SDM. Infrastruktur sudah ada, tapi tenaga kesehatannya masih perlu kita perkuat,” jelasnya.
Kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan sebagian wilayahnya cukup jauh dari pusat layanan kesehatan menjadi alasan pentingnya keberadaan Pusban. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat tidak perlu selalu bergantung pada Puskesmas induk yang jaraknya bisa cukup jauh dari desa.
Dalam sistem pelayanan, apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke Puskesmas induk. Jika kondisi medis memerlukan layanan spesialis, rujukan dilanjutkan ke rumah sakit.
Dinas Kesehatan Kutim berkomitmen terus melakukan penguatan tenaga kesehatan melalui berbagai skema, termasuk optimalisasi tenaga yang ada, agar pemerataan layanan kesehatan yang telah tercapai secara fasilitas juga diimbangi dengan kualitas pelayanan yang maksimal.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap pelayanan kesehatan dasar di desa tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.(Nad)