SANGATTA UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmy, menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin menantang akibat penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pembukaan Musrenbang Kecamatan Sangatta Utara Rabu 10 Februari 2026, yang dihadiri unsur Forkopimda, OPD, lurah, kades, tokoh masyarakat, hingga perwakilan perusahaan swasta.
Dalam sambutannya, Jimmy menegaskan bahwa Musrenbang tetap harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari proses perencanaan pembangunan, meskipun banyak usulan masyarakat belum seluruhnya bisa diwujudkan.
“Musrenbang ini adalah upaya kita untuk menyusun perencanaan. Terkait bisa terwujud atau tidaknya, itu persoalan lain. Yang penting, perencanaan harus tetap berjalan,” ujarnya.
Jimmy mengungkapkan bahwa kondisi APBD Kutai Timur mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada tahun 2023 APBD masih berada di kisaran Rp14,8 triliun, maka turun menjadi Rp9,9 triliun, hingga pada tahun 2026 diperkirakan hanya Rp5,7 triliun, bahkan masih harus dipangkas lagi sebesar Rp615 miliar menjadi sekitar Rp5,1 triliun.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah daerah saat ini sangat terbatas karena besarnya belanja wajib atau mandatory spending. Ia menjelaskan bahwa sekitar 30 persen APBD terserap untuk gaji, 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, ditambah kebutuhan kesehatan, hibah, dan belanja lainnya. Bahkan, pemerintah pusat juga mendorong alokasi minimal 3 persen untuk pengelolaan sampah.
“Kondisi ini membuat APBD kita seolah sudah habis karena semua sudah termandatori spending. Hampir tidak ada lagi ruang untuk kita mengutak-atik anggaran,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jimmy menyoroti dampak langsung dari kondisi ini terhadap kesejahteraan ASN, khususnya pada pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia menyebut pemotongan TPP bisa mencapai 60 persen, sehingga ASN yang sebelumnya menerima sekitar Rp10 juta, kini hanya menerima sekitar Rp4 juta.
“Yang paling sensitif sekarang ini adalah TPP ASN. Pemangkasannya besar dan ini membuat kondisi sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyampaikan harapan bahwa kondisi ini bisa membaik jika pemerintah pusat menyalurkan kembali dana yang disebut masih kurang salur sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Jimmy, jika dana tersebut dapat direalisasikan, maka ada peluang TPP ASN dapat kembali meningkat.
Ia juga menyinggung bahwa Kutai Timur memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan pada tahun 2024 disebut mencapai 9,8 persen, melampaui target nasional yang hanya 8 persen. Namun, capaian tersebut belum berbanding lurus dengan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kami berharap daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus mendapat apresiasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, beban kita malah ditambah dan anggaran dipangkas lagi,” ujarnya.
Jimmy menegaskan pihaknya akan terus mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri agar ada keadilan bagi daerah penghasil, terutama Kutai Timur yang disebut sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar di sektor pertambangan.
Ia juga menyoroti perbedaan kebutuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan yang tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa, terutama dari sisi harga bahan bangunan dan material yang bisa jauh lebih mahal.
Menutup sambutannya, Jimmy meminta doa dan dukungan masyarakat agar keputusan kementerian terkait dana Rp1,3 triliun dapat keluar pada pertengahan tahun ini. Ia menegaskan hal tersebut penting karena berdampak langsung pada sekitar 13 ribu ASN dan P3K di Kutai Timur.
“Mudah-mudahan keputusan menteri itu bisa keluar di pertengahan tahun ini, sehingga tidak lagi terkendala terkait pengurangan TPP. Ini perjuangan utama kita,” pungkasnya.(Mei)
