SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur menegaskan tetap menjalankan pelayanan dan program kerja secara maksimal meski anggaran tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan.
Kepala Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadhan, mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak besar terhadap alokasi anggaran di daerah, termasuk di lingkungan Disperindag Kutim.
“Kalau meminjam istilah, sebenarnya ini kondisi yang cukup memprihatinkan. Penurunannya mencapai sekitar 60 persen,” ujar Nora Ramadhan saat ditemui Selasa (20/1/2026).
Ia menyebutkan, total anggaran Disperindag Kutai Timur tahun 2026 hanya sekitar Rp26 miliar untuk satu tahun anggaran. Dari jumlah tersebut, anggaran operasional dinas hanya sekitar Rp1 miliar yang harus dibagi ke beberapa bidang, seperti perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, metrologi, industri, serta subbagian umum dan perencanaan program.
“Kita hanya punya sekitar Rp1 miliar untuk operasional beberapa bidang. Tentu ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan target dan beban kerja yang ada,” jelasnya.
Meski demikian, Nora menegaskan keterbatasan anggaran bukan alasan bagi jajarannya untuk menurunkan kinerja. Ia meminta seluruh pegawai tetap bekerja profesional dan mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
“Anggaran kecil bukan alasan untuk tidak bekerja. Kita tetap harus bekerja sesuai dengan kondisi yang ada, dengan sungguh-sungguh dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Nora juga mengakui, efisiensi anggaran pasti berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah berkurangnya aktivitas rapat dan perjalanan dinas yang selama ini turut menggerakkan ekonomi lokal.
“Kalau tidak ada rapat, kita tidak lagi memesan konsumsi dari UMKM. Perjalanan dinas dikurangi, dampaknya juga dirasakan pelaku travel, hotel, hingga maskapai. Ini efek berantai,” ungkapnya.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga berimbas pada tunjangan pegawai. Nora menyebutkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkup Disperindag turut mengalami penurunan signifikan.
“TPP kami juga turun cukup besar. Tapi itu tidak boleh membuat semangat kerja ikut turun,” katanya.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Disperindag Kutai Timur menerapkan berbagai langkah penghematan, seperti pengurangan penggunaan listrik dan air di luar jam kerja serta menekan kegiatan yang tidak bersifat prioritas.
“Kita lakukan penghematan, tapi untuk kebutuhan pokok pelayanan dan pekerjaan di jam kerja tetap berjalan normal,” pungkas Nora.
Ia berharap kebijakan efisiensi ini bersifat sementara dan ke depan ada perbaikan kondisi fiskal, sehingga program pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat kembali ditingkatkan.(Nad)
