Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, menegaskan komitmen DPRD dalam menindaklanjuti seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan penguatan ekonomi desa.
Hal tersebut disampaikan Jimmy saat menghadiri Musrenbang Desa Singa Gembara pada Rabu 31/12/2025 yang dinilainya sebagai kegiatan strategis dan penting, terlebih karena pelaksanaan kali ini disebut sebagai undangan perdana di wilayah Kutai Timur. Ia mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.
“Semua usulan itu pada dasarnya adalah kebutuhan masyarakat untuk membangun desa. Itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mewujudkannya, tentu dengan melihat kemampuan APBD yang ada,” ujar Jimmy.
Jimmy menjelaskan, DPRD akan mencermati usulan-usulan tersebut untuk melihat sejauh mana dapat terakomodasi dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Ia juga menyoroti dana RT yang telah mulai dicairkan dan meminta agar proses pelaksanaannya dimaksimalkan serta diserap dengan baik agar tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Kalau bisa jangan sampai ada Silpa. Dana yang sudah ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jimmy juga menyinggung peran penting UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pengembangan Koperasi Merah Putih harus didukung dari hulu ke hilir, dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia suplai utama.
“Ekonomi kita ini bertumpu pada UMKM. Karena itu, koperasi harus dimulai dari bawah dan menjadi wadah bersama agar masyarakat bisa terlibat secara luas,” jelasnya.
Terkait persoalan dampak aktivitas perusahaan tambang terhadap masyarakat, Jimmy menyebutkan bahwa telah ada komunikasi antara perusahaan, PLN, dan PDAM untuk mencari solusi bersama. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi dekat dengan permukiman masyarakat memiliki tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah sekitar.
“Kalau memang kehidupan masyarakat terganggu, maka perusahaan harus hadir memberi solusi. Itu sudah dibicarakan bersama, termasuk soal pendidikan dan relokasi fasilitas tertentu,” katanya.
Selain itu, Jimmy juga menanggapi keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang menghambat distribusi hasil bumi serta persoalan drainase yang menyebabkan genangan air di sejumlah titik kota akibat curah hujan tinggi. Ia menyebutkan bahwa sebagian permasalahan tersebut akan diupayakan melalui dana RT dan pengusulan kembali pada pergeseran APBD.
Mengenai kondisi fiskal daerah, Jimmy mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 20 persen dana APBD yang belum tersalurkan, termasuk dana desa. Ia menyebutkan opsi peminjaman ke bank daerah (BPD) tengah dibahas sebagai langkah menjaga perputaran ekonomi daerah, sambil menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat.
“Ekonomi tidak boleh berhenti. Kalau memang diperlukan dan diizinkan, peminjaman ke bank daerah bisa menjadi solusi sementara,” tutupnya.(Nad)
