1KUTAI TIMUR — Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, meminta pejabat yang baru dilantik segera bekerja maksimal dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan jabatan sekaligus memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.
Ardiansyah mengatakan, pergantian dan pelantikan pejabat merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi. Menurutnya, hal itu juga menjadi amanat regulasi agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
“Ini hal yang biasa dalam pergantian pejabat, apalagi ada jabatan yang kosong. Ini juga amanat regulasi,” ujar Ardiansyah.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Novian Pranata sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, Mahriyadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Marhadin sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Sulisman sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Selain itu, turut dilantik pejabat fungsional ahli utama RSUD Kudungga, yakni Oktavianus Paimbonan dan Richard Molino Siagian.
Dalam arahannya, Ardiansyah menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar. Ia menyebut, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang perlu diselesaikan secara cepat dan tepat.
Salah satu perhatian utama Bupati adalah sektor ketenagakerjaan. Ia menyinggung dampak pengurangan RKAB oleh kementerian yang berpengaruh terhadap aktivitas sejumlah perusahaan tambang di Kutai Timur.
Menurutnya, penurunan rencana produksi tambang dapat berdampak luas, terutama terhadap tenaga kerja dan mitra perusahaan. Karena itu, ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bergerak serius dalam mengantisipasi persoalan tersebut.
“Misalnya ada perusahaan yang awalnya menganggarkan 8 juta ton, kemudian berkurang menjadi 4 juta ton. Ini otomatis berdampak kepada tenaga kerja dan mitra kerja,” jelasnya.
Ardiansyah mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah perusahaan. Ia meminta agar perusahaan mencari solusi terbaik sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak menjadi langkah utama.
Menurutnya, PHK hanya boleh menjadi pilihan terakhir apabila seluruh alternatif penyelesaian sudah tidak memungkinkan.
Selain persoalan tambang dan ketenagakerjaan, Bupati juga menyoroti pelaksanaan aturan tenaga kerja lokal. Ia meminta Disnakertrans Kutim dapat menjalankan regulasi tersebut secara lebih maksimal.
Ardiansyah menilai, dinas terkait harus mampu menjadi pusat informasi tenaga kerja. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memantau kebutuhan perusahaan sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam kesempatan kerja.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa perusahaan tertentu tetap membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Namun, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal tetap harus menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, Ardiansyah juga menekankan pentingnya penguatan sektor koperasi dan UMKM. Menurutnya, Kutai Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Ia menyebut, potensi sumber daya alam di luar tambang dan sawit masih bisa dikembangkan lebih luas, salah satunya melalui produk olahan cokelat dan pisang.
Bupati menyampaikan, usaha cokelat di Kutai Timur mulai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, pada Juni mendatang, direncanakan pengiriman dua ton biji cokelat ke Bandung.
“Artinya, permintaan dari daerah lain bisa kita penuhi. Selanjutnya produksi akan terus kita tingkatkan secara bertahap,” katanya.
Sementara itu, untuk komoditas pisang, Ardiansyah menilai masih diperlukan pendampingan agar produk turunannya dapat kembali berkembang. Ia meminta Dinas Pertanian segera menyusun langkah pembinaan bagi pelaku usaha.
Bupati juga memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan daerah, khususnya RSUD Kudungga. Ia berharap rumah sakit daerah dapat menjadi rujukan utama untuk layanan medical check up.
Menurutnya, jika layanan tersebut dikelola dengan baik, maka rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan untuk pengembangan fasilitas.
Melalui pelantikan ini, Ardiansyah berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja cepat, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pekerjaan kita saat ini memang belum maksimal. Karena itu, pejabat yang dilantik hari ini punya tugas penting untuk segera dikerjakan,” tegasnya.