SAMARINDA,Insight Borneo.com – Rencana Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menerapkan program pendidikan gratis alias Gratispol dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dari sisi anggaran. Meski dianggap sebagai program unggulan, pelaksanaannya dinilai tidak bisa lepas dari kondisi riil fiskal daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa program pendidikan gratis memang sah secara politik, namun tetap harus diiringi dengan kalkulasi anggaran yang cermat.
“Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti itu. Tapi kita juga harus realistis, melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh,” ujar Agus Aras, Kamis (10/7/2025).
Politikus Partai Demokrat itu juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih memiliki keterbatasan. Ia menyebut pelaksanaan Gratispol perlu dilakukan bertahap, sesuai dengan kesiapan regulasi dan anggaran yang tersedia.
“Tujuannya bagus, tapi masyarakat juga perlu bersabar karena program ini baru akan berjalan maksimal mulai 2026. Ini juga berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Lebih jauh, Agus menyinggung soal batas kewenangan Pemprov dalam hal pendidikan. Menurutnya, program pendidikan gratis harus disesuaikan dengan porsi tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
“Sekali lagi, kita harus tetap realistis. Anggaran daerah juga perlu dialokasikan untuk sektor lain yang tidak kalah penting, seperti infrastruktur yang saat ini juga membutuhkan perhatian serius,” tutup Agus Aras.
Selain sektor pendidikan, infrastruktur disebut sebagai bidang yang juga mendesak untuk mendapatkan porsi anggaran yang signifikan, mengingat kondisi Kaltim sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan ketimpangan pembangunan antar daerah.(IB)
