SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menguatkan strategi percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam Podcast Bangga Kencana bertajuk “Peran TPPS Kecamatan Mendukung Layanan Cap Jempol Stop Stunting di Kutai Timur”, yang digelar di Ruang Multimedia Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Rabu (18/2/2025).
Podcast yang dipandu Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi B menghadirkan tiga camat selaku Ketua TPPS Kecamatan, yakni Camat Muara Ancalong Saberan Nete, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Camat Muara Bengkal Mansyur Ady.
Dalam diskusi tersebut terungkap, jumlah keluarga berisiko stunting di Kutim mencapai 11.973 KK, sementara kasus anak stunting tercatat sebanyak 1.613 kasus. Data itu menjadi dasar intervensi berbasis by name by address agar program yang dijalankan dapat menyentuh sasaran secara langsung.
“Kalau keluarga berisiko stunting ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, maka kita bisa meminimalisir lahirnya stunting baru. Artinya kita harus bekerja dari hulunya,” tegas Junaidi saat membuka diskusi.
Camat Muara Ancalong Saberan Nete menegaskan bahwa pendekatan jemput bola menjadi kunci utama dalam penanganan stunting di wilayahnya. Ia menyebut, tim kecamatan turun langsung ke lapangan untuk memastikan keluarga berisiko mendapatkan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama tim. Alhamdulillah, angka stunting yang sebelumnya 40 kasus kini turun menjadi 25 kasus,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kader posyandu, PKK, hingga tenaga kesehatan agar intervensi lebih terarah, terutama pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Camat Batu Ampar Akhmadsyah menekankan pentingnya validasi data di tingkat kecamatan. Menurutnya, data by name by address harus dicek kembali karena kondisi di lapangan dapat berubah.
“Setelah data by name by address kami terima, tentu kami identifikasi kembali. Jangan sampai datanya sudah berubah di lapangan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, penanganan yang terkoordinasi melalui TPPS serta dukungan tambahan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) membuat angka stunting di Batu Ampar turun dari 30 kasus menjadi 17 kasus.
Di Kecamatan Muara Bengkal, Camat Mansyur Ady mengakui tantangan penanganan stunting cukup besar karena jumlah kasus yang tinggi. Namun, berkat kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan tujuh kepala desa di wilayahnya, angka stunting perlahan berhasil ditekan.
“Dari 158 kasus, turun menjadi 121 kasus pada awal Januari 2026. Program jemput bola ini sangat bagus dan harus kita tingkatkan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Strategi dari hulu melalui edukasi keluarga, perbaikan sanitasi, penguatan ekonomi keluarga, hingga kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mempercepat penurunan stunting di Kutai Timur.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung visi besar menuju Indonesia Emas 2045.(IB)