SANGATTA – Setelah resmi dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Trisno langsung memaparkan arah kerja yang akan dijalankannya melalui kerangka “KAKs Mantap”. Konsep ini disiapkan sebagai acuan dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif.
Trisno menjelaskan, KAKs Mantap merupakan pendekatan kerja menyeluruh yang menekankan pentingnya koordinasi, asistensi, dan konsolidasi secara terencana dan terukur.
“Koordinasi harus memiliki kejelasan, mulai dari penanggung jawab, target yang ingin dicapai, hingga rencana aksi yang akan dijalankan. Begitu juga asistensi dan konsolidasi, harus nyata dan bisa diukur,” ujar Trisno, Rabu (17/12).
Kerangka kerja tersebut akan menjadi landasan dalam mendukung 50 program prioritas Bupati Kutai Timur. Program-program itu melibatkan 18 organisasi perangkat daerah (OPD), 18 kecamatan, 21 puskesmas, serta tiga rumah sakit di wilayah Kutim.
Menurut Trisno, sinkronisasi antarunit kerja menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Ia mencontohkan program satu Kepala Keluarga (KK) satu sertifikat, yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa dan kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Semua data harus jelas sejak awal, mulai dari jumlah KK, bidang tanah, target jangka panjang, sampai kesiapan anggaran,” jelasnya.
Hal serupa juga berlaku pada Program Beasiswa Kutim Tuntas. Trisno menilai keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa luas masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.
Ia menegaskan, data lulusan SMA serta potensi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus menjadi dasar utama dalam perencanaan, bukan hanya berpatokan pada angka anggaran tahunan.
Sebagai langkah awal, Trisno berencana membangun basis data terpadu atau big database guna memperkuat koordinasi dan perencanaan lintas sektor. Menurutnya, Kutai Timur sejatinya telah memiliki data, namun masih perlu diselaraskan agar terintegrasi dengan baik.
“Bukan soal siap atau tidak siap. Data yang terintegrasi adalah kunci agar seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai rencana,” pungkas Trisno.(IB)
