Sangatta — Ratusan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendatangi Gedung DPRD Kutim di Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Selasa (28/10/2025) sekitar pukul 14.40 Wita. Kedatangan mereka merupakan bentuk kekecewaan atas tidak diakomodirnya sejumlah usulan pembangunan dalam APBD Perubahan 2025.
Aksi berlangsung damai namun penuh semangat. Massa datang membawa dua spanduk besar yang menyuarakan tuntutan mereka. Spanduk pertama bertuliskan, “Copot BPKAD dan Bappeda Kutim, Begal Aspirasi Masyarakat Kecil. Usut Kasus Korupsi Elite Politik di Kutim. Ganti dan Evaluasi Seluruh Dinas yang Kerjanya Tidak Pro-Rakyat.” Sementara spanduk kedua berbunyi, “Yang Diusulkan Rakyat Tidak Diakomodir, Yang Tidak Diusulkan Malah Terbit. Aneh Bin Nyata Kelakuan Para Mafia Anggaran di Kutim.”
Koordinator aksi, Arshil Diago atau yang akrab disapa Ego, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat kecewa karena usulan mereka yang telah disepakati melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan masa reses anggota DPRD justru hilang dari daftar kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan tahun ini.
“Usulan kami sudah melalui mekanisme yang sah dan bahkan sudah didisposisi langsung oleh Bupati Kutim, Bapak Ardiansyah Sulaiman. Tapi saat masuk ke tahap penginputan oleh TAPD, tiba-tiba usulan itu hilang,” terangnya di depan massa.
Menurut Ego, ketidaksinkronan ini membuat banyak warga merasa dianaktirikan dalam proses pembangunan. Ia juga menuding adanya tumpukan paket proyek di sejumlah kecamatan yang dikerjakan oleh pihak tertentu tanpa berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Lain yang diusulkan rakyat, lain pula yang dikerjakan di lapangan. Banyak proyek muncul tanpa dasar kebutuhan. Ini harus diluruskan,” ujarnya.
Ego pun meminta Bupati Kutim untuk bersikap tegas terhadap oknum pejabat yang diduga bermain proyek dan mengabaikan aspirasi warga. “Kami minta Bupati mengambil langkah nyata. Kalau ada pejabat yang bekerja tidak pro-rakyat, harus dievaluasi. Jangan biarkan aspirasi rakyat dibungkam oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Selama aksi berlangsung, aparat keamanan dari Satpol PP dan Kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya kegiatan. Situasi tetap kondusif, meski warga berorasi dengan nada keras. Mereka menegaskan aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani agar pemerintah lebih transparan dalam menjalankan program pembangunan.
Beberapa perwakilan massa kemudian diterima oleh pihak DPRD Kutim untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka. Mereka berharap agar lembaga legislatif dan eksekutif dapat meninjau kembali usulan-usulan pembangunan yang telah diajukan masyarakat.
“Harapan kami sederhana. Pembangunan di Kutim harus adil dan sesuai kebutuhan. Jangan lagi rakyat kecil disingkirkan dari proses perencanaan,” tutup Ego dengan nada tegas namun tenang.
Aksi itu pun berakhir tertib menjelang sore. Masyarakat membubarkan diri dengan harapan besar, agar perjuangan mereka kali ini menjadi titik balik menuju pembangunan Kutai Timur yang lebih transparan, merata, dan berpihak pada rakyat.(Nad)
