Sangatta — Kepedulian masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap arah pembangunan daerah kembali disuarakan. Sejumlah Masyarakat Kutai Timur melakukan unjuk rasa di DPRD Kutai Timur untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait berbagai usulan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan pemerataan yang proporsional.
Anggota DPRD Kutai Timur Dr. Novel Tyty Paembonan, aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kutai Timur. Ia menilai, kritik dan masukan dari warga perlu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah agar proses pembangunan berjalan sesuai harapan publik.
“Masyarakat masih menilai bahwa beberapa usulan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, sosial, maupun ekonomi, belum memperlihatkan keadilan yang proporsional,” ujarya saat ditemui usai aksi unjuk rasa pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia menambahkan, sebagian warga juga menyoroti program-program pemerintah dan pokok pikiran anggota DPRD yang dianggap belum sepenuhnya mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan.
Musyawarah rencana pembangunan seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan kegiatan pembangunan daerah. “Kita perlu memperbaiki sistem ini. Jangan sampai ada program yang tidak bersumber dari mekanisme resmi seperti Musyawarah rencana pembangunan atau reses DPRD,” tegas Dr.Novel.
Novel juga mengingatkan bahwa pada tahun anggaran 2026, kondisi keuangan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan secara bijak dan tepat sasaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menanggapi rencana masyarakat yang berencana membentuk kelompok atau korporasi Rembang sebagai wadah aspirasi, Dr. Novel menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Itu hak masyarakat. Namun, saya berharap proses ini tetap dijalankan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap program pembangunan memiliki dasar yang jelas dan bersumber dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Pembangunan itu harus berkeadilan, jangan hanya fokus di satu wilayah. Kalau tidak proporsional, tentu akan menimbulkan kecemburuan antar daerah,” ujarnya. Ia juga menyambut baik semangat masyarakat yang ingin ikut mengawasi jalannya pembangunan di Kutai Timur.
