Kutai timur – Ketergantungan Kutai Timur (Kutim) pada tambang dan perkebunan dinilai mulai memasuki titik jenuh. Saat produksi sumber daya alam terus menurun, daerah ini dituntut menyiapkan sektor baru yang lebih berkelanjutan. Pertanian modern pun mulai dilirik sebagai tumpuan ekonomi masa depan.
Anggota DPRD Kutim sekaligus Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, mengatakan arah pembangunan daerah harus segera bergeser dari pola eksploitasi sumber daya alam menuju penguatan sektor produktif berbasis masyarakat.
“Kalau komitmen pemerintah saya pikir sudah sangat jelas. Mereka siap menjalankan 50 program unggulan, sebagaimana tujuan Kutai Timur Hebat itu,” ujarnya.
Menurut Akbar, visi tersebut hanya bisa diwujudkan bila pemerintah daerah berani menempatkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang. Bukan hanya urusan produksi pangan, tapi juga soal kemandirian ekonomi dan kesejahteraan desa.
Meski saat ini sumbangsih pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim baru sekitar empat persen, Akbar menilai potensi sektor ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, inovasi, dan kebijakan yang berpihak, pertanian bisa menjadi pilar ekonomi baru setelah era tambang.
“Sinergi itu tidak cukup hanya antarinstansi. Harus ada peran perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat. STIPER Kutim misalnya, sudah menyatakan siap mendukung dengan penyediaan SDM pertanian,” tambahnya.
Ia menilai, generasi muda perlu mengambil peran lebih besar dalam proses transformasi ini. Dengan 18 kecamatan dan 141 desa, Kutim memiliki modal sosial yang kuat jika anak muda mau terlibat dalam pertanian modern.
“Saya mengajak pemuda di 18 kecamatan, 141 desa, agar bersemangat berkolaborasi. Karena inilah momentum untuk kita wujudkan komitmen bersama dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Selain mendorong kolaborasi lintas sektor, Akbar juga menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap program pertanian agar arah kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan. Ia memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara maksimal.
“Fungsi legislatif itu memastikan aturan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Jadi kami akan terus mengawal agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Kutim siap mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat pertanian sebagai pilar ekonomi baru.
“Kami siap mendukung penuh program pemerintah. Inilah tugas kami untuk mengawal agar visi dan misi pembangunan bisa terwujud,” tutupnya.(IB)
