KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025.
Tanggapan itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, dalam rapat paripurna, Jumat (26/9).
Sudirman mengakui, kondisi fiskal Kutim tahun ini cukup berat. Pendapatan daerah turun signifikan hingga Rp1,2 triliun lebih akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Sejumlah pendapatan lain tetap dimaksimalkan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan 23 persen. Serta Pendapatan Tranfer Antar Daerah dati Pemerintah Provinsi juga mengalami kenaikan 26 persen,” terangnya.
Pemkab menegaskan akan menggali potensi lain di luar sektor konvensional, khususnya pariwisata dan perikanan. Selain itu, percepatan realisasi anggaran serta efisiensi belanja menjadi fokus utama agar manfaat APBD lebih cepat dirasakan masyarakat.
Beberapa catatan fraksi DPRD juga direspons pemerintah. Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran lebih fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan UMKM.
Fraksi Golkar menyoroti serapan anggaran yang baru 43,98 persen per Agustus dan meminta penerapan prinsip value for money. Fraksi Demokrat menekankan perlunya proporsionalitas belanja, sedangkan Fraksi Nasdem mengingatkan kepatuhan pada regulasi dan optimalisasi dana transfer.
“Secara prinsip tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur yang terhormat sangat substantif bagi pembangunan Kutai Timur pada sisa waktu yang terbatas pada tahun 2025 ini,” tutup Sudirman.
