KUTAI TIMUR – Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Senin (22/9). Sebanyak 1.183 siswa menerima jatah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana yang resmi diluncurkan di sekolah tersebut. Kepala SMK Negeri 2, Puji Astuti Rahayu Efendi, menyebut kehadiran program ini sudah lama dinantikan.
“Alhamdulillah, sebenarnya memang MBG ini kita tunggu-tunggu, kapan ini kita dapat bagian ini? Alhamdulillah hari ini tadi di-launching dan untuk anak-anak di SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Kami sangat senang,” ujar Puji.
Meski begitu, ia tak menutup mata terhadap isu yang beredar di sejumlah daerah terkait potensi keracunan massal. Ia berharap pelaksanaan MBG di Kutim berjalan lancar dan aman.
“Namanya di media sosial kan banyak kabar-kabar, di berita-berita juga banyak yang keracunan. Kami berharap, kami berharap sehat semua dan tidak ada keracunan,” tegasnya.
Puji menjelaskan, distribusi MBG sementara mengikuti jadwal pemerintah. Namun, sekolah berharap ke depan makanan bisa dibagikan pada jam istirahat kedua, sekitar pukul 12.00. “Kalau jam istirahat pertama waktunya hanya 15 menit, kurang pas untuk makan siang. Istirahat kedua ada 45 menit, jadi lebih ideal,” terangnya.
Terkait menu, menurutnya porsi cukup untuk siswi perempuan, namun bagi siswa laki-laki masih terasa sedikit. Karena itu, sekolah membebaskan siswa untuk tetap membawa bekal atau membeli makanan tambahan di kantin.
Sekolah juga menyiapkan mekanisme bagi siswa dengan alergi makanan. Data siswa dikumpulkan melalui Google Form yang diisi wali kelas, lalu diserahkan kepada tim gizi.
“Untuk anak yang alergi akan diberi makanan khusus. Sesuai dengan yang bisa dimakan. Sesuai dengan kebutuhan si Siswa,” jelas Puji.
Adanya MBG dipastikan berpengaruh pada kantin sekolah. Ia mengakui kemungkinan omzet penjual berkurang, terutama untuk menu nasi. Meski begitu, kantin tetap bisa melayani siswa pada jam istirahat pertama untuk kebutuhan sarapan ringan.
Di SMK Negeri 2 terdapat 10 kantin dengan retribusi bervariasi, mulai Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per hari tergantung besar kecilnya lapak. Soal kemungkinan perubahan kebijakan retribusi, sekolah masih menunggu arahan dari provinsi.(IB)
