Insight Borneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-XLII Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2024/2025, Selasa (1/7). Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kutim tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST., MT, didampingi Wakil Ketua II Prayunita Utami. Sebanyak 27 anggota dewan turut hadir bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat, H. Ahmad Sulaiman, pihaknya menyampaikan apresiasi terhadap nota penjelasan Raperda yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Fraksi Demokrat menilai laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan tata kelola fiskal yang baik.
“Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi tinggi atas Nota Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Kabupaten Kutim,” kata Ahmad Sulaiman di hadapan forum paripurna.
Fraksi Demokrat juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemkab Kutim dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Fraksi Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemkab Kutim dalam mengelola keuangan daerah yang dinilai transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Berdasarkan dokumen laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp10,44 triliun atau 79,90 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp12,06 triliun atau 81,51 persen dari total anggaran. Fraksi Demokrat menilai hal ini mencerminkan adanya kesinambungan dalam program pembangunan yang telah berjalan.
“Laporan pertanggungjawaban ini, menurut Fraksi Demokrat, menunjukkan kinerja fiskal yang relatif baik. Hal tersebut terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp10,44 triliun (79,90% dari target) dan realisasi belanja daerah sebesar Rp12,06 triliun (81,51% dari total anggaran),” ucapnya.
Tingkat penyaluran belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84 persen turut menjadi sorotan positif Fraksi Demokrat. Begitu pula dengan penerimaan pembiayaan yang terealisasi 100 persen, dinilai sebagai hasil dari perencanaan fiskal yang cermat.
“Tingkat serapan belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84% juga diapresiasi karena menunjukkan optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Selain itu, realisasi pembiayaan daerah yang mencapai 100% pada penerimaan pembiayaan menegaskan perencanaan fiskal yang cermat,” tambahnya.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Demokrat juga mencatat beberapa poin perbaikan. Mereka menyoroti perlunya optimalisasi berkelanjutan terhadap PAD, mempercepat belanja modal yang baru mencapai 76,34 persen, serta mengevaluasi pendapatan lain-lain yang sah dan rencana penyertaan modal kepada BUMD.
“Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa catatan konstruktif. Mereka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, percepatan realisasi belanja modal yang masih 76,34%, evaluasi terhadap pendapatan lain-lain yang sah yang masih rendah, serta perhitungan matang untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ucap Ahmad Sulaiman.
Pihaknya turut menyambut baik saldo kas akhir yang positif sebesar Rp113,99 miliar sebagai modal fiskal tahun berikutnya.
“Fraksi Demokrat menyambut baik saldo kas akhir yang positif sebesar Rp113,99 miliar sebagai modal fiskal,” katanya.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyatakan komitmen untuk mendukung pembahasan lanjutan Ranperda ini. Harapannya, kinerja fiskal daerah ke depan akan semakin meningkat.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan kinerja fiskal yang lebih efisien, efektif, dan transparan, demi mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Kutai Timur Hebat,” tutup Ahmad Sulaiman.*(IB)
