KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur (Kutim) mengakui adanya keterlambatan dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD. Kondisi itu, menurutnya, tak hanya terjadi di Kutim, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
“Semuanya kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Di Kaltim juga demikian, beberapa daerah juga demikian,” ujar Bupati.
Ia menilai salah satu faktor penyebab keterlambatan adalah penyesuaian efisiensi anggaran yang cukup menguras tenaga. Pasalnya, keputusan untuk mengurangi pos anggaran bukan hal yang mudah.
“Karena siapa sih yang mau dikurangi kan enggak ada itu. Dan ini yang paling sulit menurut saya. Sehingga memakan waktu yang cukup lama,” ucapnya.
Meski begitu, Bupati berharap keterlambatan ini tidak berimbas pada rendahnya serapan anggaran di awal tahun mendatang. Ia menekankan agar pembahasan bisa berjalan efektif sehingga program tetap terlaksana.
“Saya berharap nanti pada saat pembahasan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak akan terserap selama 3 atau 4 bulan ini. Jadi maksimalkan anggaran terserap dengan kegiatan yang memungkinkan,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses, ia mengaku sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar siaga selama tahapan pembahasan berlangsung.
“Sudah saya instruksikan buatkan surat. Saya minta semua TAPD dan kepala SKPD untuk standby di tempat terkait dengan pembahasan ini,” tegasnya.(IB)
