KUTAI TIMUR – Program pendidikan gratis yang sudah dijalankan sejak 2012 ternyata belum sepenuhnya menekan angka anak tidak sekolah di Kutai Timur (Kutim). Data terbaru dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri (Pusdatin) menempatkan Kutim sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim), mencapai 12.802 anak.
Angka tersebut terdiri dari 9.463 anak belum pernah bersekolah (BPB), 1.451 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM), dan 1.888 anak yang mengalami putus sekolah (DO).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengaku heran sekaligus mempertanyakan validitas data tersebut. Menurutnya, dengan program wajib belajar 12 tahun dan sejumlah beasiswa seperti Kutim Tuntas dan Kutim Stimulan, angka anak tidak sekolah seharusnya jauh lebih rendah.
“Ini aneh, padahal kita sudah lama punya program pendidikan gratis dan wajib belajar di Republik Indonesia itu 12 tahun. Juga ada pendapat bahwa anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi disebut juga tidak sekolah,” ujarnya saat ditemui di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Sangatta Utara, Selasa (12/8).
Bupati Ardiansyah menilai data yang ada berpotensi merusak citra pendidikan Kutim. Ia menyebut ada kasus di mana seorang anak tercatat tidak sekolah padahal sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Ini membuat citra buruk Kutim. Seolah program-program selama ini yang kami jalankan tidak ada hasilnya. Padahal, ada data yang tidak sesuai kenyataan,” tambahnya.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Bupati meminta Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perangkat desa dan RT turun langsung melakukan verifikasi data di lapangan.
“Jangan sampai menimbulkan informasi yang salah. Ketika diperiksa kembali, ternyata datanya tidak benar. Validasi itu penting,” tegasnya.
Sementara itu, hasil validasi awal yang dilakukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kutim menunjukkan adanya penurunan jumlah anak tidak sekolah menjadi sekitar 11.042 anak, dengan rincian 7.320 anak BPB, 1.538 anak LTM, dan 2.184 anak DO.
Meski begitu, Bupati Ardiansyah menekankan bahwa verifikasi seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait, bukan semata dilakukan oleh PKK yang belum menerima dana hibah untuk kegiatan tersebut.
“Kalau ada data masuk di wilayah RT atau desa, segera cek, jangan dibiarkan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita dan citra Kutim,” pungkasnya.(IB)
