Insight Borneo – Banjir yang terus berulang di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim), memicu desakan dari DPRD Kutim agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Dalam enam bulan terakhir, wilayah tersebut sudah lima kali terendam. Selain merusak permukiman, warga juga diresahkan dengan kemunculan buaya saat air meluap.
Menanggapi situasi tersebut, Fraksi Demokrat DPRD Kutim menggagas Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah. Legislator Demokrat, Yusri Yusuf, menyebut banjir di Bengalon bukan sekadar bencana musiman.
“Kami mendengar langsung keluhan warga. Ini bukan bencana biasa. Harus ada solusi cepat dan konkret,” tegas Yusri.
Dalam forum tersebut, disepakati delapan rekomendasi yang akan menjadi dasar penanganan lanjutan. Beberapa poin utama meliputi pengerukan sungai, pembangunan polder dan tanggul, serta usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus banjir Bengalon.
Menurut Yusri, Panja ini akan mengawal penanganan banjir secara lebih terstruktur dan menyeluruh. “Kami mendorong agar ini tidak hanya jadi agenda tahunan. Harus ditangani serius,” imbuhnya.
Camat Bengalon, Permana Lestari, mengakui bahwa banjir yang berulang tak hanya merendam rumah-rumah warga, tapi juga memunculkan kekhawatiran baru: kemunculan buaya. Ia menyebut, dalam tahun ini saja, sudah lima kali wilayahnya terendam.
“Banjirnya bukan hanya merusak, tapi juga mengundang predator keluar dari habitatnya. Ini yang bikin warga makin waswas,” ujarnya.
Permana menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki rencana membangun kolam retensi sebagai solusi jangka panjang.
Menurutnya, beberapa perusahaan di wilayah Bengalon juga telah menyatakan kesiapan untuk membantu pembangunan kolam retensi tersebut. Hanya saja, pelaksanaannya masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait mekanisme dan koordinasinya.
DPRD berharap, kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat solusi atas persoalan banjir yang sudah lama membebani warga Bengalon.
